Senin, 27 April 2009

Pemerintah Harus Perhatian Sistem Renovasi Transit Haji

Jakarta --- HakamNaja.Blogspot.com --- Keinginan Pemerintah untuk merefungsi Madinatul Hujjaj sebagai tempat transit bagi jamaah haji selama berada di Jeddah, Arab Saudi, terus mendapat perhatian dari DPR RI.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang membidangi masalah Agama, Abdul Hakam Naja mengingatkan, sebelum memfungsikan kembali Madinatul Hujjaj, pemerintah perlu membicarakan sistem renovasi dan pemeliharaan gedung serta sarana dan prasarananya.

Hakam mengingatkan, kompleks Madinatul Hujjaj itu milik pemerintah Arab Saudi. Karena itu, masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk renovasi, namun demikian harus dibicarakan dengan pemerintah Arab.

“Karena itu, harus jelas semuanya, Menteri Agama jangan sampai dianggap keliru. Dan perlu ada nota kesepakatan atau MoU antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi,'' tutur Hakam kepada HakamNaja.blogspot.com, di Jakarta Senin (27/4/09).

Hemat Biaya
Namun demikian, menurut Hakam akan lebih menghemat kalau jamaah haji kita tanpa perlu ada transit di sana. Dengan begitu akan menghemat biaya. “Seharusnya jamaah haji sudah dipersiapkan pulang ke Tanah Air, sejak dari pondokan Makkah, sehingga tidak perlu lagi transit di Jeddah. Ini akan menghemat biaya dan patut dicoba," usul Hakam.

Sebab menurutnya, rencana untuk merenovasi tempat transit tersebut justru merupakan upaya pemborosan bagi jamaah haji. Karena itu, sebaiknya pemerintah tak memberikan peluang bagi jamaah haji untuk keluar dan bermalam di Jeddah. Sebab, di Jeddah tak ada lagi kegiatan yang menyangkut ibadah haji dan juga tidak banyak tempat untuk ziarah.

"Ini akan menghemat biaya jamaah haji dan tidak akan menurunkan nilai-nilai manfaat haji. Untuk itu, perlu dilakukan penerbangan langsung dari Makkah ke Indonesia," tandasnya. (hnbs)