Jakarta --- HakamNaja.blogspot.com --- Keputusan Mahkamah Konstitusi, Selasa (23/12), yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait uji materi UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu, sehingga penetapan caleg untuk pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak, merupakan kemenangan bagi rakyat.
“Pada prinsipnya, apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penetapan caleg yang ditentukan dengan system suara terbanyak merupakan kemenangan bagi rakyat semua,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional A Hakam Naja di Jakarta, Jumat (26/12/2008).
Menurut Hakam Naja, Partai Amanat Nasional sejak lama sudah menyosialisasikan kepada kader-kadernya bakal memilih calon yang akan didudukkan di Senayan melalui perolehan suara terbanyak.
“Sejak awal PAN beralasan, sistem proporsional terbuka terbatas hanya akan membuat parpol dikuasai segelintir elite yang menentukan nomor urut. Sebaliknya, proporsional terbuka murni akan mendinamisasi seluruh caleg untuk saling bersaing secara sehat meraup suara sebanyak-banyaknya. Para caleg itu akan lebih bertanggung jawab dan tidak hanya sibuk berebut nomor urut teratas,” tutur Anggota Pansus RUU Pemilu Legislatif dari FPAN itu.
Karenanya menurut Hakam, sistem proporsional terbuka murni sebagai alternatif terbaik untuk menyehatkan partai dan melahirkan wakil rakyat yang akuntabel. “Saya yakin, model ini tidak mengurangi peran partai karena proses seleksi para caleg tetap menjadi wewenang internal partai. Bahkan, model suara terbanyak akan mendorong semua caleg bekerja keras untuk partainya. Mulai partai politik hingga caleg sama-sama diuntungkan dan sama-sama puas, sebab pilihan rakyat benar-benar dihargai,” tandas Hakam.
Menyadari hal itu, menurut Hakam, PAN memberlakukan kebijakan, kader bisa menjadi anggota legislatif (caleg) berdasarkan perolehan suara. Caleg dengan perolehan suara terbanyak akan jadi. Penerapkan sistem suara terbanyak akan dimulai dalam pemilu legislatif 2009 untuk meningkatkan perolehan suara dan memperbaiki alam demokrasi. (hn.bs)
Kamis, 25 Desember 2008
Minggu, 21 Desember 2008
Pelaksanaan Haji Kacau, Penentuan Kepala TUH Perlu Fit and Proper
Jakarta --- HakamNaja.blogspot.com --- Pelaksanaan ibadah haji tahun ini cukup ironis. Kalau tahun sebelumnya para jamaah haji kita yang berangkat ke tanah suci Mekah Al Mukaromah, akan selalu bangga karena bisa mencium Hajar Aswat setelah berdesak-desakan, berebut dalam ribuan jamaah. Namun sekarang ungkapan itu tidak begitu mengemuka. Yang ada sekarang adalah pertanyaan di antara jamaah tentang berapa kali sudah ke Masjidil Haram untuk sholat disana dan melihat Ka’bah.
”Sehingga yang ditanya oleh Anggota Komisi VIII sebagai Tim Pengwas Haji, sudah berapa kali pak bisa ke Masjidil Haram, sholat dan nglihat Ka’bah. Karena itu penentuan Kepala Teknis Urusan Haji (TUH) dilakukan dengan fit and proper mengingat cakupan pekerjaan sangat berat,” tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja kepada HakamNaja.blogspot.com, Senin (22/12/2008).
Menurut Hakam, pertanyaan itu dilontarkan karena banyak jamaah haji yang tinggal di daerah Sauqiah, dan Kaqiyah, sekitar 12 Km dari Masjidil haram. Biasanya para jamaah pun dengan wajah lesu mengatakan bahwa mereka telah tinggal 8 hari, bahkan ada yang 12 hari dan mereka rata rata baru dua kali ke Masjidil Haram.
Daerah Sauqiah, Kaqiah merupakan daerah pemukiman baru yang jauh dari Masjidil Haram. Sarana dan prasarana yang ada disanapun masih sangat terbatas. Seperti sarana transportasi, air dan dukungan pemukiman seperti pasar dan warung juga masih sangat minim. Kondisi di dalam pemondokan/pemukiman sendiri masih banyak kekurangan seperti terbatasnya kamar mandi dan WC, air yang sangat terbatas, lift yang tidak berfungsi dengan baik dsb.
Jauhnya pemondokan para jamaah Haji tahun 2008 ini telah menimbulkan banyak masalah, seperti transportasi, kesehatan jamaah. Menurut Hakam Naja, masalah pemondokan jamaah haji tahun 2008 ini, pemerintah telah menyimpang dari kesepakatan dengan Komisi VIII. Kesepakatan yang ada 50 persen berada di Ring I yang berjarak kurang lebih 0 sampai dengan 3 atau 4 Km dan 50 persen lainya berada di Ring II.
”Kenyataannya jamaah yang berada di Ring I hanya 18 persen dan di Ring II sebanyak 82 persen. Hal demikian juga terjadi di Madinah dengan komposisi 60:40 persen untuk yang berada di Markaziah,” papar Hakam.
Hakam juga menambahkan, ironisnya lagi sudah tidak sesuai dengan kesepakatan karena jauh, kondisi pemondokan jamaah juga sangat menyedihkan, terjadi pemadatan. Yang seharusnya satu kamar dihuni 8 jamaah, di pemodokan sektor Matatoh Bank nomor 433, satu kamar ditempati 11 bahkan lebih. Ditambah lagi ada satu kamar mandi dan wc di pemondokan itu juga yang dimanfaatkan untuk 36 jamaah. ”Saya katakan saat itu, ini sangat keterlaluan ” tutur Hakam Naja mengingatkan ketika usai melihat kondisi jamaah.
Padahal pemondokan ini telah ditinjau Komisi VIII sebelum pelaksanaan haji, dan dijanjikan akan diperbaiki karpet dan plafonnya. Namun saat Komisi VIII melihat gedung itu lagi sama sekali tidak ada perbaikan. Kondisi pemondokan jamaah sangat menyedihkan karena tidak memenuhi standart.
Untuk itu Komisi VIII berharap agar jamaah yang sewaktu di Mekah berada jauh dari Masjidil Haram dapat diprioritaskan untuk mendapatkan pemondokan yang dekat dengan Masjid Nabawi, sewaktu mereka itu tiba di Madinah.
Dari segi katering sewaktu di arofah masih ditemukan adanya jamaah yang mengantri sangat panjang karena kurangyna meja makan. Idealnya untuk 3000 jamaah harus disiapkan 10 atau 8 meja namun yang ada di maktab 65 hanya ada 6 meja demikian di maktab 13 untuk jamaah kloter 16 Medan. Hal ini telah menyebabkan tersendatnya pelayanan makan di arofah.
Selain masalah antri makanan, Hakam menceritakan bahwa Tim Pengawas Haji DPR yang berkeliling ke maktab-maktab juga menemukan bahwa rata-rata kemah jamaah haji di Arofah tidak menyala listriknya. Sehingga para jamaah tidak bisa membaca Alquran. Menurut penjelasan Muasasah bahwa tidak adanya lampu di perkemahan haji di Arofah karena takut kebakaran.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini mengungkapkan bahwa kasus pemondokan jauh dan carut marutnya transportasi tahun 2008 ini untuk level kebijakan sudah terlambat dan ada kesalahan. Sementara ada level operasional masih on going proses, sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan kompensasi bagi para jamaah dengan sisa waktu yang ada setelah puncak ibadah haji Armina selesai. Hakam minta ada perbaikan pelayanan di hari-hari akhir selama jamaah berada di Mekah maupun Madinah agar ada kesan manis yang dibawa pulang jamaah ke tanah air.
Hakam Naja mengusulkan agar dalam menetapkan Kepala Teknis Urusan Haji (TUH) dilakukan dengan fit and proper mengingat cakupan pekerjaan sangat berat untuk mengurus 210 ribu jamaah. Hakam Naja mmeminta BPKP dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008 ini, selain itu DPR akan minta BPK untuk melakukan audit investigasi atas penyelangaaran haji. Sehingga akan fair. (hn.bs)
”Sehingga yang ditanya oleh Anggota Komisi VIII sebagai Tim Pengwas Haji, sudah berapa kali pak bisa ke Masjidil Haram, sholat dan nglihat Ka’bah. Karena itu penentuan Kepala Teknis Urusan Haji (TUH) dilakukan dengan fit and proper mengingat cakupan pekerjaan sangat berat,” tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja kepada HakamNaja.blogspot.com, Senin (22/12/2008).
Menurut Hakam, pertanyaan itu dilontarkan karena banyak jamaah haji yang tinggal di daerah Sauqiah, dan Kaqiyah, sekitar 12 Km dari Masjidil haram. Biasanya para jamaah pun dengan wajah lesu mengatakan bahwa mereka telah tinggal 8 hari, bahkan ada yang 12 hari dan mereka rata rata baru dua kali ke Masjidil Haram.
Daerah Sauqiah, Kaqiah merupakan daerah pemukiman baru yang jauh dari Masjidil Haram. Sarana dan prasarana yang ada disanapun masih sangat terbatas. Seperti sarana transportasi, air dan dukungan pemukiman seperti pasar dan warung juga masih sangat minim. Kondisi di dalam pemondokan/pemukiman sendiri masih banyak kekurangan seperti terbatasnya kamar mandi dan WC, air yang sangat terbatas, lift yang tidak berfungsi dengan baik dsb.
Jauhnya pemondokan para jamaah Haji tahun 2008 ini telah menimbulkan banyak masalah, seperti transportasi, kesehatan jamaah. Menurut Hakam Naja, masalah pemondokan jamaah haji tahun 2008 ini, pemerintah telah menyimpang dari kesepakatan dengan Komisi VIII. Kesepakatan yang ada 50 persen berada di Ring I yang berjarak kurang lebih 0 sampai dengan 3 atau 4 Km dan 50 persen lainya berada di Ring II.
”Kenyataannya jamaah yang berada di Ring I hanya 18 persen dan di Ring II sebanyak 82 persen. Hal demikian juga terjadi di Madinah dengan komposisi 60:40 persen untuk yang berada di Markaziah,” papar Hakam.
Hakam juga menambahkan, ironisnya lagi sudah tidak sesuai dengan kesepakatan karena jauh, kondisi pemondokan jamaah juga sangat menyedihkan, terjadi pemadatan. Yang seharusnya satu kamar dihuni 8 jamaah, di pemodokan sektor Matatoh Bank nomor 433, satu kamar ditempati 11 bahkan lebih. Ditambah lagi ada satu kamar mandi dan wc di pemondokan itu juga yang dimanfaatkan untuk 36 jamaah. ”Saya katakan saat itu, ini sangat keterlaluan ” tutur Hakam Naja mengingatkan ketika usai melihat kondisi jamaah.
Padahal pemondokan ini telah ditinjau Komisi VIII sebelum pelaksanaan haji, dan dijanjikan akan diperbaiki karpet dan plafonnya. Namun saat Komisi VIII melihat gedung itu lagi sama sekali tidak ada perbaikan. Kondisi pemondokan jamaah sangat menyedihkan karena tidak memenuhi standart.
Untuk itu Komisi VIII berharap agar jamaah yang sewaktu di Mekah berada jauh dari Masjidil Haram dapat diprioritaskan untuk mendapatkan pemondokan yang dekat dengan Masjid Nabawi, sewaktu mereka itu tiba di Madinah.
Dari segi katering sewaktu di arofah masih ditemukan adanya jamaah yang mengantri sangat panjang karena kurangyna meja makan. Idealnya untuk 3000 jamaah harus disiapkan 10 atau 8 meja namun yang ada di maktab 65 hanya ada 6 meja demikian di maktab 13 untuk jamaah kloter 16 Medan. Hal ini telah menyebabkan tersendatnya pelayanan makan di arofah.
Selain masalah antri makanan, Hakam menceritakan bahwa Tim Pengawas Haji DPR yang berkeliling ke maktab-maktab juga menemukan bahwa rata-rata kemah jamaah haji di Arofah tidak menyala listriknya. Sehingga para jamaah tidak bisa membaca Alquran. Menurut penjelasan Muasasah bahwa tidak adanya lampu di perkemahan haji di Arofah karena takut kebakaran.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini mengungkapkan bahwa kasus pemondokan jauh dan carut marutnya transportasi tahun 2008 ini untuk level kebijakan sudah terlambat dan ada kesalahan. Sementara ada level operasional masih on going proses, sehingga diharapkan pemerintah dapat memberikan kompensasi bagi para jamaah dengan sisa waktu yang ada setelah puncak ibadah haji Armina selesai. Hakam minta ada perbaikan pelayanan di hari-hari akhir selama jamaah berada di Mekah maupun Madinah agar ada kesan manis yang dibawa pulang jamaah ke tanah air.
Hakam Naja mengusulkan agar dalam menetapkan Kepala Teknis Urusan Haji (TUH) dilakukan dengan fit and proper mengingat cakupan pekerjaan sangat berat untuk mengurus 210 ribu jamaah. Hakam Naja mmeminta BPKP dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008 ini, selain itu DPR akan minta BPK untuk melakukan audit investigasi atas penyelangaaran haji. Sehingga akan fair. (hn.bs)
Sekolah Pagi Perlu Perhatikan Sarapan Siswa
Jakarta --- HakamNaja.blogspot.com --- Memajukan jam pelajaran sekolah dari pukul 07.00 menjadi pukul 06.30 perlu memperhatikan sarapan pagi bagi siswa. Sebab sarapan penting guna memenuhi kebutuhan energi dan gizi bagi siswa saat mengikuti pelajaran di sekolah.
“Tentu saja sarapan penting untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi bagi siswa saat mengikuti pelajaran di sekolah. Tanpa itu mereka akan lemah daya serapnya terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru,” kata Wakil Ketua Komisi VIII (Bidang Kesra) A Hakam Naja kepada HakamNaja.blogspot.com, di Jakarta Senin (22/12/2008).
Pernyataan Hakam Naja tersebut mengingatkan pada kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memajukan jam pelajaran sekolah dari pukul 07.00 menjadi pukul 06.30. Memang ada yang berpendapat bahwa kebijakan pemerinatah untuk memajukan jam pelajaran bagi siswa akan mengancam kualitas pertumbuhan anak karena minimnya energi dan gizi yang diperoleh siswa.
Bahkan ada yang menyarankan agar pemerintah tidak memajukan jam pelajaran jadi lebih pagi, karena akan mengganggu proses tumbuh kembang anak. Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, ada baiknya jam masuk kantor yang dimundurkan. Sebab di banyak negara, jam pelajaran justru dimulai pada pukul 08.00.
Menurut politisi dari Partai Amanat Nasional ini, idealnya menu sarapan mampu memenuhi 25 persen dari total kebutuhan energi dan gizi anak usia sekolah. Hal ini hanya bisa terpenuhi jika menu sarapan bergizi dan seimbang, yaitu mengandung hidrat arang, protein, lemak, vitamin, mineral, dan zat-zat gizi lainnya.
Karena itu, jika tidak makan pagi, daya konsentrasi anak juga akan menurun karena gula darahnya akan turun. Oleh karena itu, kerja otak membutuhkan gula darah dan oksigen. ”Yang menjadi masalah, banyak siswa makan pagi seadanya, bahkan baru makan pada siang hari,” keluh Hakam.
Menurut Hakam banyak orang tua yang kurang paham terhadap asupan gizi yang perlu diberikan kepada anak pada pagi hari. Banyak orangtua memilih cara praktis dengan memberi uang jajan sekolah bagi anak. Padahal, jajanan sekolah tidak terjamin kebersihannya dan asupan gizinya tidak lengkap. Sebagai contoh, pisang goreng dan lemper hanya mengandung karbohidrat saja. (hn.bs)
“Tentu saja sarapan penting untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi bagi siswa saat mengikuti pelajaran di sekolah. Tanpa itu mereka akan lemah daya serapnya terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru,” kata Wakil Ketua Komisi VIII (Bidang Kesra) A Hakam Naja kepada HakamNaja.blogspot.com, di Jakarta Senin (22/12/2008).
Pernyataan Hakam Naja tersebut mengingatkan pada kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memajukan jam pelajaran sekolah dari pukul 07.00 menjadi pukul 06.30. Memang ada yang berpendapat bahwa kebijakan pemerinatah untuk memajukan jam pelajaran bagi siswa akan mengancam kualitas pertumbuhan anak karena minimnya energi dan gizi yang diperoleh siswa.
Bahkan ada yang menyarankan agar pemerintah tidak memajukan jam pelajaran jadi lebih pagi, karena akan mengganggu proses tumbuh kembang anak. Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, ada baiknya jam masuk kantor yang dimundurkan. Sebab di banyak negara, jam pelajaran justru dimulai pada pukul 08.00.
Menurut politisi dari Partai Amanat Nasional ini, idealnya menu sarapan mampu memenuhi 25 persen dari total kebutuhan energi dan gizi anak usia sekolah. Hal ini hanya bisa terpenuhi jika menu sarapan bergizi dan seimbang, yaitu mengandung hidrat arang, protein, lemak, vitamin, mineral, dan zat-zat gizi lainnya.
Karena itu, jika tidak makan pagi, daya konsentrasi anak juga akan menurun karena gula darahnya akan turun. Oleh karena itu, kerja otak membutuhkan gula darah dan oksigen. ”Yang menjadi masalah, banyak siswa makan pagi seadanya, bahkan baru makan pada siang hari,” keluh Hakam.
Menurut Hakam banyak orang tua yang kurang paham terhadap asupan gizi yang perlu diberikan kepada anak pada pagi hari. Banyak orangtua memilih cara praktis dengan memberi uang jajan sekolah bagi anak. Padahal, jajanan sekolah tidak terjamin kebersihannya dan asupan gizinya tidak lengkap. Sebagai contoh, pisang goreng dan lemper hanya mengandung karbohidrat saja. (hn.bs)
Pemuka Agama Harus Jadi Inspirasi Umat
Jakarta --- HakamNaja.blogspot.com --- Sudah semestinya pemuka agama untuk berdiri terdepan membangun inisiatif mencari jalan keluar guna menyelesaikan problem bangsa. Saatnya bagi semua pemuka agama untuk membimbing umat masing-masing dalam menghadapi problem sosial.
“Pemuka agama tidak bisa berdiam diri ketika bangsa ini menghadapi berbagai krisis. Pemuka agama harus menjadi inspirasi bagi umatnya. Harus kita yakini, ancaman pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan sedang mengancam di depan mata kita,” kata Wakil Ketua Komisi VIII (Bidang Agama) DPR RI, A Hakam Naja di Jakarta, Minggu (21/12/2008).
Tentu saja dengan diadakannya Kongres Pemula Agama II yang diprakarsai Departemen Agama, Hakam memandang cukup positif. Sebab berbagai komponen bangsa perlu mencari solusi dalam menghadapi krisis ekonomi dunia, dan Indonesia mengalami problem sosial yang luar biasa.
Keinginan untuk menyelenggarakan kongres didasarkan pada pemikiran, umat beragama dewasa ini tengah dihadapkan pada berbagai persoalan yang menyangkut isu global yang memengaruhi sikap dan perilaku keberagamaan masyarakat di tingkat lokal.
“Dapat kita lihat, dalam bidang ekonomi kita sedang menghadapi krisis finansial global yang berpengaruh pada kehidupan beragama. Maka tidak bisa dipungkiri pentingnya solidaritas sebagai bangsa dari perspektif agama dalam menghadapi kesulitan yang muncul,” jelas Hakam.
Pada psosisi ini maka, terjadinya perubahan pada skala global akan membawa pengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin umat harus peka terhadap isu penting seputar hak asasi manusia, pembangunan keadaban publik, terorisme, pembangunan etika dan moralitas diharapkan dapat menggugah kembali keterpanggilan pemuka agama bersama pemerintah mengatasi akibat yang ditimbulkan krisis.
Kongres Pemuka Agama II ini diadakan mulai Minggu (21/12/2008), selama tiga hari, memberikan kesempatan kepada pemuka agama untuk bersilaturahim dan berkomunikasi secara intens.
Ada tiga agenda yang akan dibahas, yaitu pemetaan persoalan kehidupan umat beragama akibat krisis global; eksplorasi nilai agama untuk menghadapi krisis global; dan kerja sama lintas agama untuk menghadapi krisis global. (hn.bs)
“Pemuka agama tidak bisa berdiam diri ketika bangsa ini menghadapi berbagai krisis. Pemuka agama harus menjadi inspirasi bagi umatnya. Harus kita yakini, ancaman pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan sedang mengancam di depan mata kita,” kata Wakil Ketua Komisi VIII (Bidang Agama) DPR RI, A Hakam Naja di Jakarta, Minggu (21/12/2008).
Tentu saja dengan diadakannya Kongres Pemula Agama II yang diprakarsai Departemen Agama, Hakam memandang cukup positif. Sebab berbagai komponen bangsa perlu mencari solusi dalam menghadapi krisis ekonomi dunia, dan Indonesia mengalami problem sosial yang luar biasa.
Keinginan untuk menyelenggarakan kongres didasarkan pada pemikiran, umat beragama dewasa ini tengah dihadapkan pada berbagai persoalan yang menyangkut isu global yang memengaruhi sikap dan perilaku keberagamaan masyarakat di tingkat lokal.
“Dapat kita lihat, dalam bidang ekonomi kita sedang menghadapi krisis finansial global yang berpengaruh pada kehidupan beragama. Maka tidak bisa dipungkiri pentingnya solidaritas sebagai bangsa dari perspektif agama dalam menghadapi kesulitan yang muncul,” jelas Hakam.
Pada psosisi ini maka, terjadinya perubahan pada skala global akan membawa pengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin umat harus peka terhadap isu penting seputar hak asasi manusia, pembangunan keadaban publik, terorisme, pembangunan etika dan moralitas diharapkan dapat menggugah kembali keterpanggilan pemuka agama bersama pemerintah mengatasi akibat yang ditimbulkan krisis.
Kongres Pemuka Agama II ini diadakan mulai Minggu (21/12/2008), selama tiga hari, memberikan kesempatan kepada pemuka agama untuk bersilaturahim dan berkomunikasi secara intens.
Ada tiga agenda yang akan dibahas, yaitu pemetaan persoalan kehidupan umat beragama akibat krisis global; eksplorasi nilai agama untuk menghadapi krisis global; dan kerja sama lintas agama untuk menghadapi krisis global. (hn.bs)
PPIH Harus Beri Informasi yang Maksimal Pada Jamaah Haji
Jakarta --- HakamNaja.blogspot.com --- Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi seharusnya memberikan informasi yang maksimal kepada Jamaah Haji Indonesia berkaitan dengan keselamatan penerbangan. Informasi yang maksimal itu berupa penjelasan yang detail berkaitan dengan keamanan penerbangan.
“Hal yang harus dijelaskan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi adalah masalah teknis untuk membawa barang agar tidak berlebihan. Sementara yang terjadi sekarang, banyak jamaah haji yang sudah terlanjur membeli banyak barang sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke tanah air yang jumlahnya sudah melampaui batas yang ditentukan,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, A Hakam Naja kepada HakamNaja.blogspot.com, Minggu (21/12/2008).
Hakam menyampaikan hal itu karena PPIH Arab Saudi tidak mengalokasikan anggaran untuk mengirim barang bawaan jemaah yang tidak diangkut pesawat karena melebihi batas maksimal barang bawaan yang ditetapkan maskapai penerbangan.
Bahkan Depag juga tidak mengalokasikan anggaran untuk mengirim barang-barang itu. Ongkos untuk mengirim barang-barang itu ke tanah air, apalagi sampai ke alamat jemaah kan tidak sedikit.
Ketentuan yang ada menyebutkan, bahwa pihak PPIH hanya mau mengangkut 32 kilogram koper jemaah yang masuk ke bagasi dan barang jemaah yang yang dimasukkan ke dalam tas tentengan berwarna hijau yang diberikan pihak maskapai kepada jemaah.
Karena itu, Hakam mengingatkan bahwa Jamaah Haji Indonesia harus benar-benar diberi informasi lebih dalam terhadap masalah ini. “Jadi sayang kan, kalau jamaah kita sudah belanja banyak karena mereka tidak mengerti ketentuan tersebut, akhirnya tidak terbawa,” tambah Hakam. (hn.bs)
“Hal yang harus dijelaskan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi adalah masalah teknis untuk membawa barang agar tidak berlebihan. Sementara yang terjadi sekarang, banyak jamaah haji yang sudah terlanjur membeli banyak barang sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke tanah air yang jumlahnya sudah melampaui batas yang ditentukan,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, A Hakam Naja kepada HakamNaja.blogspot.com, Minggu (21/12/2008).
Hakam menyampaikan hal itu karena PPIH Arab Saudi tidak mengalokasikan anggaran untuk mengirim barang bawaan jemaah yang tidak diangkut pesawat karena melebihi batas maksimal barang bawaan yang ditetapkan maskapai penerbangan.
Bahkan Depag juga tidak mengalokasikan anggaran untuk mengirim barang-barang itu. Ongkos untuk mengirim barang-barang itu ke tanah air, apalagi sampai ke alamat jemaah kan tidak sedikit.
Ketentuan yang ada menyebutkan, bahwa pihak PPIH hanya mau mengangkut 32 kilogram koper jemaah yang masuk ke bagasi dan barang jemaah yang yang dimasukkan ke dalam tas tentengan berwarna hijau yang diberikan pihak maskapai kepada jemaah.
Karena itu, Hakam mengingatkan bahwa Jamaah Haji Indonesia harus benar-benar diberi informasi lebih dalam terhadap masalah ini. “Jadi sayang kan, kalau jamaah kita sudah belanja banyak karena mereka tidak mengerti ketentuan tersebut, akhirnya tidak terbawa,” tambah Hakam. (hn.bs)
Jumat, 19 Desember 2008
Depag Perlu Lakukan Pembinaan terhadap Lia Eden
Jakarta --- HakamNaja.blogspot.com --- Ditangkapnya pemimpin sekte "Kerajaan Tuhan", Lia Aminudin atau Lia Eden, beserta 20 pengikutnya oleh petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya atas tuduhan melakukan penistaan agama, mengharuskan Departemen Agama ambil peran untuk melakukan pembinaan terhadap Lia Eden dan pengikutnya.
“Departemen Agama melakukan pembinaan agar orang-orang yang terjerumus aliran sesat kembali ke jalan yang benar,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja kepada HakamNaja.blogspot.com, Sabtu (20/12/2008).
Lia Eden ditangkap karena diduga melanggar Pasal 156 KUHP tentang Penistaan Agama. Lia Eden sebelumnya pernah divonis penjara karena kasus yang sama pada 2006 dan baru bebas beberapa bulan yang lalu. Kepada para pengikutnya, Lia Eden mengaku sebagai Malaikat Jibril.
Menurut Hakam, model pembinaan terhadap Lia Eden dapat meniru yang telah dilakukan terhadapa Ahmad Mosadeq, dengan mempertemukan dengan ulama-ulama untuk dapat mengingatkannya. Sekaligus untuk menunjukkan bahwa mereka telah melakukan kesesatan.
“Cara seperti yang dilakukan kepada Ahmad Mosadeq, yaitu mempertemukannya dengan ulama yang pemahaman agamanya mendalam yang menunjukkan kesesatan aliran tersebut dan menyadarkannya bisa jadi model yang baik, termasuk untuk Lia Eden,” tutur Hakam. (hn.bs)
“Departemen Agama melakukan pembinaan agar orang-orang yang terjerumus aliran sesat kembali ke jalan yang benar,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja kepada HakamNaja.blogspot.com, Sabtu (20/12/2008).
Lia Eden ditangkap karena diduga melanggar Pasal 156 KUHP tentang Penistaan Agama. Lia Eden sebelumnya pernah divonis penjara karena kasus yang sama pada 2006 dan baru bebas beberapa bulan yang lalu. Kepada para pengikutnya, Lia Eden mengaku sebagai Malaikat Jibril.
Menurut Hakam, model pembinaan terhadap Lia Eden dapat meniru yang telah dilakukan terhadapa Ahmad Mosadeq, dengan mempertemukan dengan ulama-ulama untuk dapat mengingatkannya. Sekaligus untuk menunjukkan bahwa mereka telah melakukan kesesatan.
“Cara seperti yang dilakukan kepada Ahmad Mosadeq, yaitu mempertemukannya dengan ulama yang pemahaman agamanya mendalam yang menunjukkan kesesatan aliran tersebut dan menyadarkannya bisa jadi model yang baik, termasuk untuk Lia Eden,” tutur Hakam. (hn.bs)
Selasa, 16 Desember 2008
121 Anggota DPR Resmi Ajukan Angket Haji
Jakarta --- HakamNaja.blogspot.com --- Akhirnya Hak Angket Pelaksanaan Haji resmi diajukan anggota DPR RI. Sebanyak 121 anggota DPR RI dari berbagai fraksi secara resmi mengajukan usul penggunaan hak angket mengenai pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008 yang dinilai lebih buruk dibanding tahun sebelumnya.
Usul disampaikan para penggagas, termasuk Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Usul penggunaan hak angket diterima Ketua DPR RI Agung Laksono di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (16/12/2008).
Agung Laksono menyatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usul tersebut. Jika dilihat dari ketentuan persyaratan mengajukan usul hak angket, maka dukungan 121 orang sudah jauh melebihi dari jumlah minimal yang disyaratkan, yaitu 13 orang dari beberapa fraksi.
Usul penggunaan hak angket ini didukung Fraksi Partai Golkar (FPG), FKB, PPP, PAN, PKS, Partai Bintang Reformasi (PBR) dan PDIP. Jumlah 121 orang ini jauh lebih banyak dibanding pendukung penggunaan usul hak angket pada Senin (15/12) yang baru sebanyak 24 orang.
Anggota Fraksi PDS tidak ada yang memberi dukungan, sedangkan satu anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang pada Senin menandatangani usul hak angket ini pada urutan No.19, namanya dicoret.
Dari draft usul hak angket penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008, para pengusul menjelaskan, pelayanan penyelenggaraan ibadah haji masih mengecewakan para jemaah haji, keterlambatan dan mahalnya biaya penerbangan, pemondokan yang tidak memenuhi syarat dan persoalan angkutan jemaah di sana.
Pengusul menilai, sampai saat ini perbaikan pengelolaan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji belum ada perbaikan, meskipun pemerintah bersama DPR telah menjalin kesepakatan agar pelayanan ditingkatkan.
Anggota DPR juga mempersoalkan kasus kelaparan yang menimpa jemaah haji tahun 2006 yang belum diselesaikan. Tidak ada tindakan terhadap oknum pelaksana yang harus bertanggungjawab pada saat itu.
Kesepakatan DPR bersama pemerintah pada 15 maret 2008 menyebutkan, plafon harga sewa perumahan di Mekkah sebesar 2.000 real. Perumahan yang disewa di Ring I ditargetkan sebesar 50 persen dengan jarak 1.400 meter dari Masjidil Haram, sedangkan perumahan di luar Ring I berjarak maksimal 3.000 meter dari Masjidil Haram.
"Faktanya, pemondokan di Ring I hanya 18 persen dan di Ring II 82 persen. Banyak perumahan yang berjarak 10 Km sehingga menimbulkan masalah," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja.
Para pengusul menyampaikan dua pertanyaan pokok pada usul penggunaan hak angket ini. Pertama, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pemondokan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun 1429 H/2008 M.
Kedua, bagaimana kebijkan pemerintah Indonesia dalam mengatasi transportasi haji tahun 2008 selama di Arab saudi dan pola kerjanya dari perencanaan sampai pelaksanaan. (hn.bs)
Usul disampaikan para penggagas, termasuk Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Usul penggunaan hak angket diterima Ketua DPR RI Agung Laksono di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (16/12/2008).
Agung Laksono menyatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usul tersebut. Jika dilihat dari ketentuan persyaratan mengajukan usul hak angket, maka dukungan 121 orang sudah jauh melebihi dari jumlah minimal yang disyaratkan, yaitu 13 orang dari beberapa fraksi.
Usul penggunaan hak angket ini didukung Fraksi Partai Golkar (FPG), FKB, PPP, PAN, PKS, Partai Bintang Reformasi (PBR) dan PDIP. Jumlah 121 orang ini jauh lebih banyak dibanding pendukung penggunaan usul hak angket pada Senin (15/12) yang baru sebanyak 24 orang.
Anggota Fraksi PDS tidak ada yang memberi dukungan, sedangkan satu anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang pada Senin menandatangani usul hak angket ini pada urutan No.19, namanya dicoret.
Dari draft usul hak angket penyelenggaraan ibadah haji tahun 2008, para pengusul menjelaskan, pelayanan penyelenggaraan ibadah haji masih mengecewakan para jemaah haji, keterlambatan dan mahalnya biaya penerbangan, pemondokan yang tidak memenuhi syarat dan persoalan angkutan jemaah di sana.
Pengusul menilai, sampai saat ini perbaikan pengelolaan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji belum ada perbaikan, meskipun pemerintah bersama DPR telah menjalin kesepakatan agar pelayanan ditingkatkan.
Anggota DPR juga mempersoalkan kasus kelaparan yang menimpa jemaah haji tahun 2006 yang belum diselesaikan. Tidak ada tindakan terhadap oknum pelaksana yang harus bertanggungjawab pada saat itu.
Kesepakatan DPR bersama pemerintah pada 15 maret 2008 menyebutkan, plafon harga sewa perumahan di Mekkah sebesar 2.000 real. Perumahan yang disewa di Ring I ditargetkan sebesar 50 persen dengan jarak 1.400 meter dari Masjidil Haram, sedangkan perumahan di luar Ring I berjarak maksimal 3.000 meter dari Masjidil Haram.
"Faktanya, pemondokan di Ring I hanya 18 persen dan di Ring II 82 persen. Banyak perumahan yang berjarak 10 Km sehingga menimbulkan masalah," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja.
Para pengusul menyampaikan dua pertanyaan pokok pada usul penggunaan hak angket ini. Pertama, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani masalah pemondokan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi tahun 1429 H/2008 M.
Kedua, bagaimana kebijkan pemerintah Indonesia dalam mengatasi transportasi haji tahun 2008 selama di Arab saudi dan pola kerjanya dari perencanaan sampai pelaksanaan. (hn.bs)
Senin, 15 Desember 2008
Jauhnya Pemondokan Haji Munculkan Banyak Problem
Jakarta --- HakamNaja.blogspot.com --- Jauhnya pemondokan bagi jamaah haji Indonesia telah memunculkan banyak problem, sehingga para jamaah kesulitan untuk melakukan ibadah di masjidil haram.
“Yang paling serius dan akar masalahnya yaitu jauhnya pemondokan memunculkan problem transportasi dan distribusi katering,” kata Wakil Ketua Komisi VIII A Hakam Naja kepada HakamNaja.blogspot.com di Jakarta, Selasa (16/12/2008).
Sebelumnya dalam kesepakatan antar Pemerintah dengan DPR, diputuskan sebanyak 50 persen pemondokan haji berada di Ring I. Namun yang terjadi dari 210 ribu jemaah haji Indonesia tahun ini, jumlah yang menempati Ring I hanya sekitar 15 persen. Yang terjadi, sisanya di Ring II dan lebih banyak di Ring III dan Ring IV yang sangat jauh dari masjidil haram dan tanpa ada dukungan sarana transportasi yang memadai.
Akibatnya, jemaah haji Indonesia banyak yang kesulitan untuk menuju Masjidil Haram Kualitas pemondokan juga dinilai tidak sesuai kesepakatan dengan DPR. Dalam kesepakatan, biaya pemondokan adalah 2.000 real, tetapi ada yang hanya seharga 1.700, bahkan 1.600 real.
Posisi pemondokan yang jauh dari masjidil haram juga menjadikan jamaah haji tidak bisa rutin melakukan sholat di majsidil haram. “Pemondokan yang jauh, menjadikan jarangnya jamaah ke masjidil haram dan pelayanan yang buruk,” jelas Hakam.
Dengan alasan itulah, hak angket diajukan atas dasar penanganan penyelenggaraan ibadah haji yang jauh lebih buruk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan penyelenggaraan haji tahun ini dipandang lebih buruk dibanding kasus kelaparan yang menimpa jemaah haji tahun 2006. (hn.bs)
“Yang paling serius dan akar masalahnya yaitu jauhnya pemondokan memunculkan problem transportasi dan distribusi katering,” kata Wakil Ketua Komisi VIII A Hakam Naja kepada HakamNaja.blogspot.com di Jakarta, Selasa (16/12/2008).
Sebelumnya dalam kesepakatan antar Pemerintah dengan DPR, diputuskan sebanyak 50 persen pemondokan haji berada di Ring I. Namun yang terjadi dari 210 ribu jemaah haji Indonesia tahun ini, jumlah yang menempati Ring I hanya sekitar 15 persen. Yang terjadi, sisanya di Ring II dan lebih banyak di Ring III dan Ring IV yang sangat jauh dari masjidil haram dan tanpa ada dukungan sarana transportasi yang memadai.
Akibatnya, jemaah haji Indonesia banyak yang kesulitan untuk menuju Masjidil Haram Kualitas pemondokan juga dinilai tidak sesuai kesepakatan dengan DPR. Dalam kesepakatan, biaya pemondokan adalah 2.000 real, tetapi ada yang hanya seharga 1.700, bahkan 1.600 real.
Posisi pemondokan yang jauh dari masjidil haram juga menjadikan jamaah haji tidak bisa rutin melakukan sholat di majsidil haram. “Pemondokan yang jauh, menjadikan jarangnya jamaah ke masjidil haram dan pelayanan yang buruk,” jelas Hakam.
Dengan alasan itulah, hak angket diajukan atas dasar penanganan penyelenggaraan ibadah haji yang jauh lebih buruk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan penyelenggaraan haji tahun ini dipandang lebih buruk dibanding kasus kelaparan yang menimpa jemaah haji tahun 2006. (hn.bs)
Hak Angket Soal Haji Diajukan DPR
Jakarta --- HakamNaja.blogspot.com --- Hak Angket soal haji diajukan DPR RI dari berbagai fraksi atas dasar penilaian pelayanan ibadah haji yang semakin buruk untuk tahun ini.
"Dari anggota yang menandatangani usul penggunaan hak angket, sampai sore ini sudah 25 anggota DPR, jumlahnya akan terus bertambah," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja di Jakarta, Senin (15/12/2008).
Anggota DPR RI yang mengajukan hak angket (penyelidikan) dari berbagai fraksi termasuk satu anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD). Usul penggunaan hak angket telah ditandatangani sejumlah anggota FKB, beberapa anggota Fraksi Partai Golkar (FPG), PPP, PAN, PKS, PDIP, Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) dan satu anggota FPD.
Menurut Hakam, hak angket diajukan atas dasar penanganan penyelenggaraan ibadah haji yang dinilai jauh lebih buruk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan lebih buruk dibanding kasus kelaparan yang menimpa jemaah haji tahun 2006. "Pelayanan jauh lebih buruk dari tahun sebelumnya," tuturnya.
Dalam kesepakatan dengan DPR, sebanyak 50 persen pemondokan haji berada di Ring I, tetapi dari 210 ribu jemaah haji Indonesia tahun ini, jumlah yang menempati Ring I hanya sekitar 15 persen. "Sehingga sisanya di Ring II dan lebih banyak di Ring III dan Ring IV yang sangat jauh dari masjidil haram dan tanpa ada dukungan sarana transportasi yang memadai," jelasnya.
Akibatnya, jemaah haji Indonesia banyak yang kesulitan untuk menuju Masjidil Haram Kualitas pemondokan juga dinilai tidak sesuai kesepakatan dengan DPR. Dalam kesepakatan, biaya pemondokan adalah 2.000 real, tetapi ada yang hanya seharga 1.700, bahkan 1.600 real.
"Di sebagian besar pemondokan ada pemadaman listrik di malam hari yang sangat dinantikan, padahal pada alam itu jemaah akan memanfaatkan waktu malam untuk mengaji," katanya.
Sebagian jemaah memanfaatkan cahaya dari telepon genggam untuk membaca Al Qur`an. "Jauhnya pemondokan dengan Masjidil Haram menunjukkan kita kurang gigih melakukan lobi dengan pihak pemerintah Arab Saudi," katanya.
Dia mengungkapkan, lokasi pemondokan jemaah haji Indonesia tahun lalu ternyata bisa disewa Bangladesh. "Pelayanan yang buruk ini merupakan tanggungjawab Departemen Agama," katanya.
Dia menyatakan, Departemen Agama kurang memperhatikan saran dan kesepakatan yang sudah dibuat dengan DPR terkait pembenahan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji.
"Yang memgherankan orang yang harus bertanggungjawab atas kasus kelaparan jemaah haji tahun 2006, masih diberi tanggungjawab untuk menangani ibadah haji tahun ini," katanya. (hn.bs)
"Dari anggota yang menandatangani usul penggunaan hak angket, sampai sore ini sudah 25 anggota DPR, jumlahnya akan terus bertambah," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja di Jakarta, Senin (15/12/2008).
Anggota DPR RI yang mengajukan hak angket (penyelidikan) dari berbagai fraksi termasuk satu anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD). Usul penggunaan hak angket telah ditandatangani sejumlah anggota FKB, beberapa anggota Fraksi Partai Golkar (FPG), PPP, PAN, PKS, PDIP, Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) dan satu anggota FPD.
Menurut Hakam, hak angket diajukan atas dasar penanganan penyelenggaraan ibadah haji yang dinilai jauh lebih buruk dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan lebih buruk dibanding kasus kelaparan yang menimpa jemaah haji tahun 2006. "Pelayanan jauh lebih buruk dari tahun sebelumnya," tuturnya.
Dalam kesepakatan dengan DPR, sebanyak 50 persen pemondokan haji berada di Ring I, tetapi dari 210 ribu jemaah haji Indonesia tahun ini, jumlah yang menempati Ring I hanya sekitar 15 persen. "Sehingga sisanya di Ring II dan lebih banyak di Ring III dan Ring IV yang sangat jauh dari masjidil haram dan tanpa ada dukungan sarana transportasi yang memadai," jelasnya.
Akibatnya, jemaah haji Indonesia banyak yang kesulitan untuk menuju Masjidil Haram Kualitas pemondokan juga dinilai tidak sesuai kesepakatan dengan DPR. Dalam kesepakatan, biaya pemondokan adalah 2.000 real, tetapi ada yang hanya seharga 1.700, bahkan 1.600 real.
"Di sebagian besar pemondokan ada pemadaman listrik di malam hari yang sangat dinantikan, padahal pada alam itu jemaah akan memanfaatkan waktu malam untuk mengaji," katanya.
Sebagian jemaah memanfaatkan cahaya dari telepon genggam untuk membaca Al Qur`an. "Jauhnya pemondokan dengan Masjidil Haram menunjukkan kita kurang gigih melakukan lobi dengan pihak pemerintah Arab Saudi," katanya.
Dia mengungkapkan, lokasi pemondokan jemaah haji Indonesia tahun lalu ternyata bisa disewa Bangladesh. "Pelayanan yang buruk ini merupakan tanggungjawab Departemen Agama," katanya.
Dia menyatakan, Departemen Agama kurang memperhatikan saran dan kesepakatan yang sudah dibuat dengan DPR terkait pembenahan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji.
"Yang memgherankan orang yang harus bertanggungjawab atas kasus kelaparan jemaah haji tahun 2006, masih diberi tanggungjawab untuk menangani ibadah haji tahun ini," katanya. (hn.bs)
Minggu, 14 Desember 2008
Semestinya Menag Ambil Alih Penyelenggaraan Haji
Jakarta --- HakamNaja.blogspot.com --- Sudah semestinya Menteri Agama M Maftuh Basyuni mengambilalih "komando" penyelenggaraan haji 2009, karena perbaikan pelayanan yang ditunggu sejak 2006 tidak kunjung tiba.
“Memang sudah semestinya “komando” untuk penyelenggaraan haji Indonesia langsung dipegang Pak Maftuh (Menag), saya yakin kalau itu dilakukan akan sesegera mungkin masalah haji yang selalu timbul, khususnya sejak tahun 2006 akan sedikit terkurangi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, A Hakam Naja, di Jakarta (Senin/ 15/12/2008).
Bagaiamana pun kita tidak boleh megelabuhi masyarakat, dan jangan samapai kita juga menjerumuskan jemaah dan keluarganya. Hal ini penting karena bagaimana pun juga penyelenggaraan haji adalah amanat yang diberikan umat Islam Indonesia, yang kemudian dipegang oleh Departemen Agama, tutur Hakam.
Sebelumnya Menteri Agama (Menag) DR (Hc) Muhammad Maftuh Basyuni menyatakan siap mengambilalih "komando" penyelenggaraan haji 2009, karena perbaikan pelayanan yang ditunggu sejak 2006 tidak kunjung tiba.
Menurut Maftuh, penyelenggaraan haji 2008 memang ada beberapa sukses, tapi sukses dengan catatan, karena ada masalah pemondokan yang jauh dan akhirnya merembet pada masalah transportasi dan katering. “Karena itu, saya banyak menerima SMS yang macam-macam, bahkan ada caci maki. Awalnya, saya tersinggung, tapi setelah saya cek ke lapangan ternyata SMS itu benar, karena itu saya minta maaf kepada jemaah haji," katanya.
Oleh karena itu, Maftuh siap mengambilalih "komando" penyelenggaraan haji 2009, karena dirinya ingin sukses dengan beberapa catatan dalam penyelenggaraan haji selama ini akan segera berakhir. "Saya menyesali `sukses dengan catatan` itu, karena itu tahun ini harus merupakan `tahun sukses dengan catatan` yang terakhir," katanya. (hn.bs)
“Memang sudah semestinya “komando” untuk penyelenggaraan haji Indonesia langsung dipegang Pak Maftuh (Menag), saya yakin kalau itu dilakukan akan sesegera mungkin masalah haji yang selalu timbul, khususnya sejak tahun 2006 akan sedikit terkurangi,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, A Hakam Naja, di Jakarta (Senin/ 15/12/2008).
Bagaiamana pun kita tidak boleh megelabuhi masyarakat, dan jangan samapai kita juga menjerumuskan jemaah dan keluarganya. Hal ini penting karena bagaimana pun juga penyelenggaraan haji adalah amanat yang diberikan umat Islam Indonesia, yang kemudian dipegang oleh Departemen Agama, tutur Hakam.
Sebelumnya Menteri Agama (Menag) DR (Hc) Muhammad Maftuh Basyuni menyatakan siap mengambilalih "komando" penyelenggaraan haji 2009, karena perbaikan pelayanan yang ditunggu sejak 2006 tidak kunjung tiba.
Menurut Maftuh, penyelenggaraan haji 2008 memang ada beberapa sukses, tapi sukses dengan catatan, karena ada masalah pemondokan yang jauh dan akhirnya merembet pada masalah transportasi dan katering. “Karena itu, saya banyak menerima SMS yang macam-macam, bahkan ada caci maki. Awalnya, saya tersinggung, tapi setelah saya cek ke lapangan ternyata SMS itu benar, karena itu saya minta maaf kepada jemaah haji," katanya.
Oleh karena itu, Maftuh siap mengambilalih "komando" penyelenggaraan haji 2009, karena dirinya ingin sukses dengan beberapa catatan dalam penyelenggaraan haji selama ini akan segera berakhir. "Saya menyesali `sukses dengan catatan` itu, karena itu tahun ini harus merupakan `tahun sukses dengan catatan` yang terakhir," katanya. (hn.bs)
Jadwal Kepulangan Jamaah Indonesia Terlambat
Jeddah – HakamNaja.blogspot.com --- Sejak 13 Desember sampai tiga pekan ke depan terminal haji Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, diperkirakan makin padat karena para haji musim ini segera kembali ke negaranya masing-masing.
Sehingga tidak mustahil mengakibatkan jadwal kepulangan jamaah haji dari Indonesia akan mengalami keterlambatan. "Tidak mustahil jadwal kepulangan jamaah haji Indonesia pun akan terkena dampaknya, misalnya keterlambatan pulang (ke Indonesia)," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja di Jeddah, Minggu (14/12/2008).
Karenanya untuk mengantisipasi hal ini, jamaah haji Indonesia akan diinapkan dulu selama 24 jam di Jeddah, sementara untuk menghindari bosan tinggal di hotel. Dan Menteri Agama Maftuh Basyuni sebelumnya telah mengintruksikan para haji dibawa keliling kota (city tour) menyaksikan keindahan kota "Siti Hawa" itu.
Namun sayangnya yang terjadi, acara mengisi waktu luang di Jeddah itu tidak maksimal mengingat banyak haji yang memutuskan tetap tinggal dalam bus yang disediakan manajemen hotel. Karena dikhawatirkan para jamaah akan tercecer.
Panitia Penyelenggara Haji Indonesia di Jeddah menyediakan lima hotel transit bagi jamaah haji Indonesia, yaitu Norcom Oasis, Tayyarah, Madinah Palace, Al Azhar dan Haffout.
Mengenai jemaah haji yang terlambat pulang hingga 14 jam seperti dialami Kloter 4 Solo, menurut panitia haji Indonesia, hal itu terjadi karena manajemen penerbangan Garuda menahan pesawat yang akan mengangkut jemaah.
Hingga berita ini diturunkan, sudah 18 kloter atau 7.030 orang pulang ke tanah air, termasuk Kloter 2 Palembang yang terlambat terbang tiga jam. (hn.bs)
Sehingga tidak mustahil mengakibatkan jadwal kepulangan jamaah haji dari Indonesia akan mengalami keterlambatan. "Tidak mustahil jadwal kepulangan jamaah haji Indonesia pun akan terkena dampaknya, misalnya keterlambatan pulang (ke Indonesia)," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja di Jeddah, Minggu (14/12/2008).
Karenanya untuk mengantisipasi hal ini, jamaah haji Indonesia akan diinapkan dulu selama 24 jam di Jeddah, sementara untuk menghindari bosan tinggal di hotel. Dan Menteri Agama Maftuh Basyuni sebelumnya telah mengintruksikan para haji dibawa keliling kota (city tour) menyaksikan keindahan kota "Siti Hawa" itu.
Namun sayangnya yang terjadi, acara mengisi waktu luang di Jeddah itu tidak maksimal mengingat banyak haji yang memutuskan tetap tinggal dalam bus yang disediakan manajemen hotel. Karena dikhawatirkan para jamaah akan tercecer.
Panitia Penyelenggara Haji Indonesia di Jeddah menyediakan lima hotel transit bagi jamaah haji Indonesia, yaitu Norcom Oasis, Tayyarah, Madinah Palace, Al Azhar dan Haffout.
Mengenai jemaah haji yang terlambat pulang hingga 14 jam seperti dialami Kloter 4 Solo, menurut panitia haji Indonesia, hal itu terjadi karena manajemen penerbangan Garuda menahan pesawat yang akan mengangkut jemaah.
Hingga berita ini diturunkan, sudah 18 kloter atau 7.030 orang pulang ke tanah air, termasuk Kloter 2 Palembang yang terlambat terbang tiga jam. (hn.bs)
Kamis, 11 Desember 2008
Jamaah Haji Indonesia Mulai Meninggalkan Mina
Mina – HakamNaja.blogspot.com --- Seluruh jamaah haji Indonesia dan jamaah dari berbagai penjuru dunia, Kamis (11/12) siang, mulai meninggalkan Mina setelah menuntaskan prosesi rukun dan wajib haji. Jemaah haji Indonesia sudah mulai bergerak ke Mekkah.
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja dari Mekkah, Kamis (11/12/2008), jemaah haji Indonesia terbagi menjadi dua gelombang. Mereka yang melaksanakan nafar awal atau rombongan pertama sebelum terbenamnya matahari dua hari yang lalu sudah meninggalkan Mina, sedangkan yang melaksanakan Nafar Tsani baru meninggalkan Mina pada Kamis kemarin.
Setelah selesai pemulangan seluruh jamaah haji Indonesia, akan segera dilakukan evaluasi dengan pihak pemerintah. ”Adanya banyak kekurangan dalam penyelenggaraan haji, DPR akan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan haji tahun ini, setelah kegiatan pemulangan ini selesai,” ujar Hakam.
Media Center Haji Departemen Agama menyebutkan, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia Nursamad Kamba sudah menempatkan petugas haji di pos semula. Artinya, petugas yang penempatannya di Jeddah sudah kembali ke Jeddah. Mereka yang bertugas di Madinah sudah digerakkan ke Madinah untuk dipersiapkan menyambut kedatangan jemaah dari Mekkah dan selanjutnya disiapkan untuk dipulangkan ke Tanah Air.
Berkaiatan dengan pemulangan jamaah haji ke tanah air, sebanyak 19 kelompok terbang (kloter) jamaah haji Indonesia gelombang pertama akan dipulangkan ke Tanah Air hari ini (12/12) melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah.
Mereka diperkirakan tiba di Indonesia besok mulai pukul 14.15 WIB di Embarkasi SOC (Solo). Jamaah akan terus bergerak dari Mekkah menuju Jeddah dan beberapa jamaah lain melalui Madinah menuju Indonesia hingga pemulangan terakhir dari kloter 42 UPG (Makassar) pada 9 Januari 2008.
Sementara itu Media Center Haji Departemen Agama menyebutkan, pemerintah sudah menempatkan petugas haji di pos semula. Artinya, petugas yang penempatannya di Jeddah sudah kembali ke Jeddah. Mereka yang bertugas di Madinah sudah digerakkan ke Madinah untuk dipersiapkan menyambut kedatangan jemaah dari Mekkah dan selanjutnya disiapkan untuk dipulangkan ke Tanah Air.
Jemaah yang dipulangkan melalui Jeddah sudah disiapkan hotel transit. PPIH dalam menyambut kedatangan jemaah haji yang transit sekitar 24 jam di Jeddah telah menyiapkan lima hotel. (hn.bs)
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja dari Mekkah, Kamis (11/12/2008), jemaah haji Indonesia terbagi menjadi dua gelombang. Mereka yang melaksanakan nafar awal atau rombongan pertama sebelum terbenamnya matahari dua hari yang lalu sudah meninggalkan Mina, sedangkan yang melaksanakan Nafar Tsani baru meninggalkan Mina pada Kamis kemarin.
Setelah selesai pemulangan seluruh jamaah haji Indonesia, akan segera dilakukan evaluasi dengan pihak pemerintah. ”Adanya banyak kekurangan dalam penyelenggaraan haji, DPR akan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan haji tahun ini, setelah kegiatan pemulangan ini selesai,” ujar Hakam.
Media Center Haji Departemen Agama menyebutkan, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia Nursamad Kamba sudah menempatkan petugas haji di pos semula. Artinya, petugas yang penempatannya di Jeddah sudah kembali ke Jeddah. Mereka yang bertugas di Madinah sudah digerakkan ke Madinah untuk dipersiapkan menyambut kedatangan jemaah dari Mekkah dan selanjutnya disiapkan untuk dipulangkan ke Tanah Air.
Berkaiatan dengan pemulangan jamaah haji ke tanah air, sebanyak 19 kelompok terbang (kloter) jamaah haji Indonesia gelombang pertama akan dipulangkan ke Tanah Air hari ini (12/12) melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah.
Mereka diperkirakan tiba di Indonesia besok mulai pukul 14.15 WIB di Embarkasi SOC (Solo). Jamaah akan terus bergerak dari Mekkah menuju Jeddah dan beberapa jamaah lain melalui Madinah menuju Indonesia hingga pemulangan terakhir dari kloter 42 UPG (Makassar) pada 9 Januari 2008.
Sementara itu Media Center Haji Departemen Agama menyebutkan, pemerintah sudah menempatkan petugas haji di pos semula. Artinya, petugas yang penempatannya di Jeddah sudah kembali ke Jeddah. Mereka yang bertugas di Madinah sudah digerakkan ke Madinah untuk dipersiapkan menyambut kedatangan jemaah dari Mekkah dan selanjutnya disiapkan untuk dipulangkan ke Tanah Air.
Jemaah yang dipulangkan melalui Jeddah sudah disiapkan hotel transit. PPIH dalam menyambut kedatangan jemaah haji yang transit sekitar 24 jam di Jeddah telah menyiapkan lima hotel. (hn.bs)
Senin, 08 Desember 2008
Perlu Penataan Lagi Pelaksanaan Haji
Mina – HakamNaja.blogspot – Pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini harus dievaluasi kembali, karena di sana-sini masih terlihat kesemrawutan. Para jamaah haji terlihat tidak terurus.
Untuk pelaksanaan Jumrah, arus kepulangan jamaah haji dari lokasi pelemparan jumrah aqabah di Mina ke tenda-tenda penampungan terlihat kurang koordinasi dan amburadul. Banyak jamaah tersesat saat menuju tenda-tenda penampungan.
”Memang tidak hanya jamaah asal Indonesia, jamaah dari negara lain pun mengalami kesulitan menemukan tenda-tenda penampungan mereka. Penyebabnya adalah bentuk tenda yang sama, membludaknya jamaah, jarak tempuh yang relatif jauh, dan pemandu (mursyid) yang tidak hafal lokasi tenda jamaah yang dipandunya,” tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja dalam kunjungan pemantauan ibadah haji di Mina, Senin (8/12/2008).
Dicontohkan, salah satu rombongan jamaah yang tersasar adalah jamaah asal Lampung (kloter 31) yang dibimbing dua petugas atau pemandu, masing-masing dengan tanda nomor 15/1 dan 15/2.
Seusai pelontaran jumrah aqabah di Mina yang berjarak sekitar10 kilometer dari tenda penampungan mereka, para jamaah asal Lampung tersebut kebingungan mencari arus jalan kembali. “Jalanan di Kota Mina sudah dipadati jamaah dan bus pengangkut. Hal ini membuat rombongan terbagi menjadi dua. Kelompok yang dipandu petugas 15/1 tersasar sampai ke perbatasan Mina-Muzdalifah, sementara yang dibimbing petugas 15/2 tersasar ke jalan laying,” tutur Hakam.
Berkaitan dengan kondisi seperti ini, Hakam meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi secara intensif berkaitan kelemahan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Khususnya perlu melakukan upgrade kembali kepada para petugas pembimbing haji agar mengetahui medan yang baru.
“Dengan adanya perluasan areal haji, menjadikan tenda penginapan semakin jauh dan memungkinkan para jamaah kesulitan dalam melakukan ibadah sholat di Masjidil Haram. Hal ini yang harus benar-benar menjadi perhatian,” pinta Hakam. (hn.bs)
Untuk pelaksanaan Jumrah, arus kepulangan jamaah haji dari lokasi pelemparan jumrah aqabah di Mina ke tenda-tenda penampungan terlihat kurang koordinasi dan amburadul. Banyak jamaah tersesat saat menuju tenda-tenda penampungan.
”Memang tidak hanya jamaah asal Indonesia, jamaah dari negara lain pun mengalami kesulitan menemukan tenda-tenda penampungan mereka. Penyebabnya adalah bentuk tenda yang sama, membludaknya jamaah, jarak tempuh yang relatif jauh, dan pemandu (mursyid) yang tidak hafal lokasi tenda jamaah yang dipandunya,” tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja dalam kunjungan pemantauan ibadah haji di Mina, Senin (8/12/2008).
Dicontohkan, salah satu rombongan jamaah yang tersasar adalah jamaah asal Lampung (kloter 31) yang dibimbing dua petugas atau pemandu, masing-masing dengan tanda nomor 15/1 dan 15/2.
Seusai pelontaran jumrah aqabah di Mina yang berjarak sekitar10 kilometer dari tenda penampungan mereka, para jamaah asal Lampung tersebut kebingungan mencari arus jalan kembali. “Jalanan di Kota Mina sudah dipadati jamaah dan bus pengangkut. Hal ini membuat rombongan terbagi menjadi dua. Kelompok yang dipandu petugas 15/1 tersasar sampai ke perbatasan Mina-Muzdalifah, sementara yang dibimbing petugas 15/2 tersasar ke jalan laying,” tutur Hakam.
Berkaitan dengan kondisi seperti ini, Hakam meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi secara intensif berkaitan kelemahan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Khususnya perlu melakukan upgrade kembali kepada para petugas pembimbing haji agar mengetahui medan yang baru.
“Dengan adanya perluasan areal haji, menjadikan tenda penginapan semakin jauh dan memungkinkan para jamaah kesulitan dalam melakukan ibadah sholat di Masjidil Haram. Hal ini yang harus benar-benar menjadi perhatian,” pinta Hakam. (hn.bs)
Perlu Perketat Persyaratan Kesehatan Jamaah Haji
Mina – HakamNaja.blogspot --- Banyaknya calon jamaah haji yang jatuh sakit dan meninggal dunia di Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi setiap tahun, mengharuskan diperketatnya persyaratan kesehatan bagi calon jamaah haji.
“Seharusnya perlu dipetketat syarat kesehatan bagi setiap calon jamaah haji. Sebab setiap tahun calon jemaah haji asal Indonesia banyak yang sakit dan meninggal di Tanah Suci,“ tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, A Hakam Naja saat mengikuti pemantauan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, Senin (8/12/2008).
Hakam mengingatkan, karena proses tahapan ibadah haji di Tanah Suci sangat berat dan perlu kondisi fisik yang prima. Sehingga sebelum keberangkatan dan saat proses skrining kesehatan, selayaknya puskesmas yang memeriksa harus betul-betul teliti.
“Jika calon jemaah haji masih menderita suatu penyakit harus diobati terlebih dahulu. Apabila pihak puskesmas tidak dapat menangani segera dirujuk ke rumah sakit,” tegas Hakam.
Selanjutnya pihak dinas kesehatan di daerah sebagai pihak yang melakukan penilaian harus benar-benar mengecek calon jemaah haji dengan baik apakah penyakitnya berisiko tinggi atau tidak.
”Dokter yang ditugaskan menjadi petugas kesehatan untuk penanganan calon jemaah haji di Tanah Suci harus mengawasi para calon jemaah haji dengan baik,” pinta Hakam.
Diingatkan juga, bahwa saat ini, pemondokan jemaah haji Indonesia ke Masjidil Haram cukup jauh. “Setelah naik kendaraan, dari lokasi pemberhentian bus mereka berjalan ke Masjidil Haram sekitar 500 meter. Selama menuju Masjidil Haram, mereka harus merasakan panasnya udara Saudi Arabia dan debu-debu yang berterbangan,” jelasnya.
Sehingga debu itu berasal dari lokasi yang sedang dibangun gedung-gedung. Para calon jemaah haji juga harus naik kendaraan dan dilanjutkan dengan berjalan kaki untuk melaksanakan ritual ibadah Tawaf, Sa'i dan melempar jumrah. (hn.bs)
“Seharusnya perlu dipetketat syarat kesehatan bagi setiap calon jamaah haji. Sebab setiap tahun calon jemaah haji asal Indonesia banyak yang sakit dan meninggal di Tanah Suci,“ tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, A Hakam Naja saat mengikuti pemantauan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, Senin (8/12/2008).
Hakam mengingatkan, karena proses tahapan ibadah haji di Tanah Suci sangat berat dan perlu kondisi fisik yang prima. Sehingga sebelum keberangkatan dan saat proses skrining kesehatan, selayaknya puskesmas yang memeriksa harus betul-betul teliti.
“Jika calon jemaah haji masih menderita suatu penyakit harus diobati terlebih dahulu. Apabila pihak puskesmas tidak dapat menangani segera dirujuk ke rumah sakit,” tegas Hakam.
Selanjutnya pihak dinas kesehatan di daerah sebagai pihak yang melakukan penilaian harus benar-benar mengecek calon jemaah haji dengan baik apakah penyakitnya berisiko tinggi atau tidak.
”Dokter yang ditugaskan menjadi petugas kesehatan untuk penanganan calon jemaah haji di Tanah Suci harus mengawasi para calon jemaah haji dengan baik,” pinta Hakam.
Diingatkan juga, bahwa saat ini, pemondokan jemaah haji Indonesia ke Masjidil Haram cukup jauh. “Setelah naik kendaraan, dari lokasi pemberhentian bus mereka berjalan ke Masjidil Haram sekitar 500 meter. Selama menuju Masjidil Haram, mereka harus merasakan panasnya udara Saudi Arabia dan debu-debu yang berterbangan,” jelasnya.
Sehingga debu itu berasal dari lokasi yang sedang dibangun gedung-gedung. Para calon jemaah haji juga harus naik kendaraan dan dilanjutkan dengan berjalan kaki untuk melaksanakan ritual ibadah Tawaf, Sa'i dan melempar jumrah. (hn.bs)
Sekitar 1,7 Juta Jemaah Tunaikan Ibadah Haji
Mina --- HakamNaja.blogspot --- Sekitar 1,7 juta orang menunaikan ibadah haji tahun 2008 M/1429 H. Sementara itu jumlah resmi jemaah haji dari berbagai negara akan diumumkan pada Hari Raya Idul Adha berdasarkan data statistik dari Otoritas Umum Statistik dan Informasi Kementerian Ekonomi dan Perencanaan.
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, A Hakam Naja yang mengikuti pemantauan pelaksanaan ibadah haji Indonesia di Mina, disebutkan Direktorat Departemen Keamanan Haji dan Umrah yang berada di bawah Komandan Pasukan Keamanan Haji Mayjen Mansour bin Sultan Al-Turki mengumumkan bahwa lebih 1,7 juta orang menunaikan ibadah haji tahun 2008 M/1429 H.
”Dalam suatu pernyataan pers yang dikeluarkan Jumat (5/12), Mayjen Mansour mengatakan jumlah resmi jemaah haji dari berbagai negara akan diumukan pada Hari Raya Idul Adha berdasarkan data statistik dari Otoritas Umum Statistik dan Informasi Kementerian Ekonomi dan Perencanaan,” tutur Hakam.
Selanjutnya Hakam menjelaskan, lebih 199.000 surat izin diberikan kepada jemaah di Kerajaan itu melalui 236 perusahaan dan lembaga yang bertugas melayani para jemaah di dalam negeri. (hn.bs)
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, A Hakam Naja yang mengikuti pemantauan pelaksanaan ibadah haji Indonesia di Mina, disebutkan Direktorat Departemen Keamanan Haji dan Umrah yang berada di bawah Komandan Pasukan Keamanan Haji Mayjen Mansour bin Sultan Al-Turki mengumumkan bahwa lebih 1,7 juta orang menunaikan ibadah haji tahun 2008 M/1429 H.
”Dalam suatu pernyataan pers yang dikeluarkan Jumat (5/12), Mayjen Mansour mengatakan jumlah resmi jemaah haji dari berbagai negara akan diumukan pada Hari Raya Idul Adha berdasarkan data statistik dari Otoritas Umum Statistik dan Informasi Kementerian Ekonomi dan Perencanaan,” tutur Hakam.
Selanjutnya Hakam menjelaskan, lebih 199.000 surat izin diberikan kepada jemaah di Kerajaan itu melalui 236 perusahaan dan lembaga yang bertugas melayani para jemaah di dalam negeri. (hn.bs)
Selasa, 02 Desember 2008
Anggaran Pendidikan 20 Persen Tergantung Kemauan Politik
Jakarta (ANTARA News) - Kaukus Pendidikan DPR dalam kesimpulan diskusinya di Jakarta hari Kamis mengatakan, pewujudan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sangat tergantung kepada kemauan politik pemerintah.
Diskusi dipandu Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Hakam Naja itu menghadirkan sejumlah anggota legislatif, seperti, Hepi Bone Zulkarnaen (Fraksi Partai Golkar), Didik J Rachbini (Fraksi Partai Amanat Nasional) dan Apri Hananto (Fraksi Partai Damai Sejahtera).
Mereka sepakat mengingatkan pemerintah untuk segera mewujudkan idealisme rakyat sebagaimana tergambar dalam APBN guna mendukung bidang pendidikan dengan anggaran 20 persen itu.
Selain itu, mereka menekankan bahwa rencana induk pendidikan nasional perlu lebih jelas, sehingga peningkatan anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran.
"Sudah saatnya pemerintah menunjukkan komitmennya mewujudkan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945. Siklus terdekat sekarang adalah APBN Perubahan dan mendekati pemenuhan anggaran pendidikan itu bisa dilakukan melalui APBN-P tersebut," kata Abdul Hakam Naja.
Pada saat ini, kata Abdul Hakam Naja, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 baru mencapai 11,8 persen dan masih terdapat selisih 8,2 persen untuk memenuhi sasaran 20 persen.
Sementara itu, Hepi Bone Zulkarnaen berpendapat, ada dua cara bagi pemerintah untuk mencapai sasaran 20 persen itu, yakni dengan meningkatkan penerimaan pajak dan APNB-P minimal 8,2 persen untuk menutup selisih tersebut, serta melakukan "trade off" alokasi dari seluruh anggaran kementerian serta lembaga.
"Memang, kedua cara itu sulit dicapai, mengingat sangat dipengaruhi perkembangan lingkungan makro. Oleh karenanya, pencapaian target anggaran pendidikan itu belum pernah tercapai sampai saat ini," katanya.
Didik Rachbini menilai, Indonesia saat ini tertinggal 100 tahun dalam hal penuntasan wajib belajar jika dibandingkan dengan negara lain, seperti, Jepang.
"Oleh karenanya, anggaran pendidikan mutlak diperjuangkan. Saya mengusulkan ada terobosan kreatif untuk pemenuhan anggaran pendidikan itu, yang bisa ditempuh dengan membayar separuh saja cicilan utang luar negeri dan obligasi atau membatasi subsidi pemerintah, sehingga tersedia dana cukup untuk dialihkan ke pendidikan," kata Didik Rachbini.(*)
COPYRIGHT © 2007
(http://www.antara.co.id/arc/2007/7/20/anggaran-pendidikan-20-persen-tergantung-kemauan-politik/
20/07/07 17:28)
Diskusi dipandu Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Hakam Naja itu menghadirkan sejumlah anggota legislatif, seperti, Hepi Bone Zulkarnaen (Fraksi Partai Golkar), Didik J Rachbini (Fraksi Partai Amanat Nasional) dan Apri Hananto (Fraksi Partai Damai Sejahtera).
Mereka sepakat mengingatkan pemerintah untuk segera mewujudkan idealisme rakyat sebagaimana tergambar dalam APBN guna mendukung bidang pendidikan dengan anggaran 20 persen itu.
Selain itu, mereka menekankan bahwa rencana induk pendidikan nasional perlu lebih jelas, sehingga peningkatan anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran.
"Sudah saatnya pemerintah menunjukkan komitmennya mewujudkan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945. Siklus terdekat sekarang adalah APBN Perubahan dan mendekati pemenuhan anggaran pendidikan itu bisa dilakukan melalui APBN-P tersebut," kata Abdul Hakam Naja.
Pada saat ini, kata Abdul Hakam Naja, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 baru mencapai 11,8 persen dan masih terdapat selisih 8,2 persen untuk memenuhi sasaran 20 persen.
Sementara itu, Hepi Bone Zulkarnaen berpendapat, ada dua cara bagi pemerintah untuk mencapai sasaran 20 persen itu, yakni dengan meningkatkan penerimaan pajak dan APNB-P minimal 8,2 persen untuk menutup selisih tersebut, serta melakukan "trade off" alokasi dari seluruh anggaran kementerian serta lembaga.
"Memang, kedua cara itu sulit dicapai, mengingat sangat dipengaruhi perkembangan lingkungan makro. Oleh karenanya, pencapaian target anggaran pendidikan itu belum pernah tercapai sampai saat ini," katanya.
Didik Rachbini menilai, Indonesia saat ini tertinggal 100 tahun dalam hal penuntasan wajib belajar jika dibandingkan dengan negara lain, seperti, Jepang.
"Oleh karenanya, anggaran pendidikan mutlak diperjuangkan. Saya mengusulkan ada terobosan kreatif untuk pemenuhan anggaran pendidikan itu, yang bisa ditempuh dengan membayar separuh saja cicilan utang luar negeri dan obligasi atau membatasi subsidi pemerintah, sehingga tersedia dana cukup untuk dialihkan ke pendidikan," kata Didik Rachbini.(*)
COPYRIGHT © 2007
(http://www.antara.co.id/arc/2007/7/20/anggaran-pendidikan-20-persen-tergantung-kemauan-politik/
20/07/07 17:28)
Perketat Pengawasan di Entikong
MEMPAWAH - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI A Hakam Naja, mengatakan pengawasan kawasan perbatasan khususnya Entikong sangat lemah. Padahal area tersebut sebagai pintu keluar masuknya orang dan barang antar negara. Kelemahan tersebut, menyebabkan begitu mudahnya kegiatan illegal berlangsung termasuk perdagangan perempuan.
Pernyataan tersebut disampaikan, ketika melakukan kunjungan ke Entikong bersama anggota DPR RI lainnya.Diakui, masalah perbatasan memang menjadi forsi pembicaraan yang banyak. Karena rentan sekali menjadi masalah trafficking. Ada anak-anak dan perempuan yang dijual.
“Permasalahan ini saya dapatkan dari Kapolres, Dandim Sanggau. Masalah ini akan kami bicarakan dengan Pemprov,” janji Hakam Naja.Beberapa kasus yang terjadi nilai Hakam Naja, lebih disebabkan ketidakseimbangan ekonomi. “Malaysia makmur, sementara Indonesia khususnya Kalbar minim.Kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah,” timpalnya.
Disisi lain juga ditegaskan, mustinya jalan perbatasan diperbaiki. Musti ada jalan sepanjang jalur perbatasan, demi menumbuhkan ekonomi dekat perbatasan dan perdagangan. “Untuk membahas persoalan itu, kita akan lakukan koordinasi lintas komisi dan lintas departemen,” janjinya.
Disamping masalah perbatasan, Hakam Naja juga cukup mengapresiasi persoalan bencana alam yang terjadi di tanah air sekarang ini. Seperti banjir dan tanah longsor. “Kalau untuk penanggulangan bencana kita memang prioritaskan dan antisipasi. Sebelum terjadi bencana, langkah-langkah apa yang musti diperbuat,” jelas Hakam Naja.
Dia mengumpamakan musibah banjir. Apa penyebab terjadinya banjir itu. Seperti di Kalbar dan Kabupaten Pontianak khususnya?. “Sumber banjir itu diantisipasi dulu. Tidak seperti pemadam kebakaran, sudah terbakar baru diusahakan untuk memadamkannya. Sudah banjir ribut tanggulangi pengungsi, penyediaaan tenda darurat, dapur umum dan kebutuhan makanan,” istilah dia.
Tapi, selama banjir yang terjadi itu masih bisa diatasi atau diantisipasi lakukan langkah-langkah antisipasinya. Sebab sekarang kita memang sedang mengkonsolidasikan karena anggaran bencana masih terpusat di Kementerian Menko Kesra.
“Kita sekarang sudah membentuk (BPB) Badan Penanggulangan Bencana. Menurut amanat UU, BPB itulah yang mengkonsolidasikan dan mengkoordinasi seluruh aktifitas yang terkait dengan bencana. Sejak persiapan pra bencana, pada saat terjadinya bencana, pada rehebilitasi pasca bencana dan penangangan-penanganan pasca bencana berikutnya,” jelas Waket Komisi VIII. Diakui, itu baru proses disebabkan badannya memang baru terbentuk. (ham)
(Sumber: http://www.pontianakpost.com/?mib=berita.detail&id=9340, Minggu, 16 November 2008 , 15:03:00)
Pernyataan tersebut disampaikan, ketika melakukan kunjungan ke Entikong bersama anggota DPR RI lainnya.Diakui, masalah perbatasan memang menjadi forsi pembicaraan yang banyak. Karena rentan sekali menjadi masalah trafficking. Ada anak-anak dan perempuan yang dijual.
“Permasalahan ini saya dapatkan dari Kapolres, Dandim Sanggau. Masalah ini akan kami bicarakan dengan Pemprov,” janji Hakam Naja.Beberapa kasus yang terjadi nilai Hakam Naja, lebih disebabkan ketidakseimbangan ekonomi. “Malaysia makmur, sementara Indonesia khususnya Kalbar minim.Kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah,” timpalnya.
Disisi lain juga ditegaskan, mustinya jalan perbatasan diperbaiki. Musti ada jalan sepanjang jalur perbatasan, demi menumbuhkan ekonomi dekat perbatasan dan perdagangan. “Untuk membahas persoalan itu, kita akan lakukan koordinasi lintas komisi dan lintas departemen,” janjinya.
Disamping masalah perbatasan, Hakam Naja juga cukup mengapresiasi persoalan bencana alam yang terjadi di tanah air sekarang ini. Seperti banjir dan tanah longsor. “Kalau untuk penanggulangan bencana kita memang prioritaskan dan antisipasi. Sebelum terjadi bencana, langkah-langkah apa yang musti diperbuat,” jelas Hakam Naja.
Dia mengumpamakan musibah banjir. Apa penyebab terjadinya banjir itu. Seperti di Kalbar dan Kabupaten Pontianak khususnya?. “Sumber banjir itu diantisipasi dulu. Tidak seperti pemadam kebakaran, sudah terbakar baru diusahakan untuk memadamkannya. Sudah banjir ribut tanggulangi pengungsi, penyediaaan tenda darurat, dapur umum dan kebutuhan makanan,” istilah dia.
Tapi, selama banjir yang terjadi itu masih bisa diatasi atau diantisipasi lakukan langkah-langkah antisipasinya. Sebab sekarang kita memang sedang mengkonsolidasikan karena anggaran bencana masih terpusat di Kementerian Menko Kesra.
“Kita sekarang sudah membentuk (BPB) Badan Penanggulangan Bencana. Menurut amanat UU, BPB itulah yang mengkonsolidasikan dan mengkoordinasi seluruh aktifitas yang terkait dengan bencana. Sejak persiapan pra bencana, pada saat terjadinya bencana, pada rehebilitasi pasca bencana dan penangangan-penanganan pasca bencana berikutnya,” jelas Waket Komisi VIII. Diakui, itu baru proses disebabkan badannya memang baru terbentuk. (ham)
(Sumber: http://www.pontianakpost.com/?mib=berita.detail&id=9340, Minggu, 16 November 2008 , 15:03:00)
Senin, 01 Desember 2008
Komisi VIII Klarifikasi Korupsi Haji
INILAH.COM, Jakarta – Komisi VIII DPR akan segera mengklarifikasi laporan anggota Komisi III DPR RI Soeripto yang akan melaporkan beberapa anggota Komisi VIII ke KPK, terkait dugaan korupsi urusan haji.
"Tentu kalau informasi itu valid kami akan segera melakukan klarifikasi," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Hakam Naja, kepada INILAH.COM, Selasa (7/10) malam.
Menurut politisi PAN ini, urusan haji yang ditangani Komisi VIII cukup banyak. Mulai dari biaya penyelengaraan haji hingga anggaran pendukung, seperti pemondokan dan katering. Oleh sebab itu, lanjut Hakam, substansi dari anggaran mana yang diindikasikan korupsi sangat penting. "Selain itu, betul tidaknya juga kan masih susah," ujarnya.
Hakam tak menyangkal kemungkinan terjadinya korupsi di Komisi VIII. Namun dari semangat, Komisi VIII berkomitmen untuk mengupayakan biaya haji semurah mungkin, dengan anggaran seefisien mngkin. "Terus terang kami tidak ingin merugikan warga negara yang akan menunaikan ibadah," ujarnya
Hakam menambahkan, klarifikasi adanya dugaan korupsi di tubuh Koimisi VIII kemungkinan akan dibahas pada Senin (13/10). Sebab, menurut dia, hinga saat ini para angota Komisi VIII masih banyak yang berada di luar kota atau bertemu dengan para konstituennya.
"Namun bila dalam minggu ini sudah sangat mendesak, kami akan bahas secepatnya," pungkasnya. [R2]
(Sumber: Inilah.com, 08/10/2008 08:13)
"Tentu kalau informasi itu valid kami akan segera melakukan klarifikasi," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Hakam Naja, kepada INILAH.COM, Selasa (7/10) malam.
Menurut politisi PAN ini, urusan haji yang ditangani Komisi VIII cukup banyak. Mulai dari biaya penyelengaraan haji hingga anggaran pendukung, seperti pemondokan dan katering. Oleh sebab itu, lanjut Hakam, substansi dari anggaran mana yang diindikasikan korupsi sangat penting. "Selain itu, betul tidaknya juga kan masih susah," ujarnya.
Hakam tak menyangkal kemungkinan terjadinya korupsi di Komisi VIII. Namun dari semangat, Komisi VIII berkomitmen untuk mengupayakan biaya haji semurah mungkin, dengan anggaran seefisien mngkin. "Terus terang kami tidak ingin merugikan warga negara yang akan menunaikan ibadah," ujarnya
Hakam menambahkan, klarifikasi adanya dugaan korupsi di tubuh Koimisi VIII kemungkinan akan dibahas pada Senin (13/10). Sebab, menurut dia, hinga saat ini para angota Komisi VIII masih banyak yang berada di luar kota atau bertemu dengan para konstituennya.
"Namun bila dalam minggu ini sudah sangat mendesak, kami akan bahas secepatnya," pungkasnya. [R2]
(Sumber: Inilah.com, 08/10/2008 08:13)
Komisi 8 DPR RI Perhatikan Jemaah Resiko Tinggi
Madinah -- HakamNaja.blogspot.com -- Komisi 8 DPR RI yang membidangi Agama prihatin terhadap kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia yang sebagian besar memiliki resiko tinggi. Berdasarkan pemantauannya di pemondokan serta di Masjid Nabawi yang dilakukan anggota komisi 8 DPR RI sebagian besar jemaah haji Indonesia berusia di atas 60 tahun.
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI A Hakam Naja, kepada HakamNaja.blogspot.com menjelaskan penggunaan rompi resiko tinggi pada jemaah haji, ternyata memberikan beban psikologis bagi pemakainya, sehingga banyak jemaah resiko tinggi yang tidak mau menggunakan.
Bahkan laporan tim medis di Madinah menyebutkan sebagian besar jemaah haji Indonesia membawa riwayat penyakit yang dibawa dari tanah air yang masuk kategori resiko tinggi seperti Jantung, Hipertensi, penyakit diabetes, Hepatitis serta beberapa lainnya mengalami pikun karena faktor usia.
Untuk mengatasi jemaah haji resiko tinggi departemen kesehatan, perlu mencari solusi dalam mengawasi dan mendeteksi jemaah haji yang memiliki resiko tinggi. Hal tersebut diperlukan karena berdasarkan fakta jemaah haji Indonesia tahun ini lebih dari 50 persen yang memiliki resiko tinggi.
Hakam menyarankan, bila perlu Departemen Kesehatan membuatkan kalung yang berisi tulisan tentang riwayat atau kondisi kesehatan jemaah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, sehingga memudahkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama menjalankan ibadah diluar pemondokan. "Sehingga, apabila pingsan di jalan atau di masjid dokter Arab dengan cepat bisa membaca riwayat penyakit sehingga tidak terlalu lama memberikan pertolongan" tutur Hakam di Madinah Senin (1/12/2008).
Ada beberapa kasus yang ditangani tim kesehatan haji di Madinah, hampir 90 persen menimpa jemaah haji usia lanjut dengan resiko tinggi. Dari jemaah haji yang meninggal dunia sampai dengan hari ini berjumlah 18 orang sebagian besar terkena serangan jantung, penyakit paru dan beberapa penyakit lainnya.
Pada kunjungan kerjanya di pemondokan jemaah haji, 10 anggota komisi 8 DPR RI, berpesan kepada seluruh petugas haji agar lebih ikhlas dan sabar dalam menangani jemaah haji khususnya yang lanjut usia. (hn.bs)
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI A Hakam Naja, kepada HakamNaja.blogspot.com menjelaskan penggunaan rompi resiko tinggi pada jemaah haji, ternyata memberikan beban psikologis bagi pemakainya, sehingga banyak jemaah resiko tinggi yang tidak mau menggunakan.
Bahkan laporan tim medis di Madinah menyebutkan sebagian besar jemaah haji Indonesia membawa riwayat penyakit yang dibawa dari tanah air yang masuk kategori resiko tinggi seperti Jantung, Hipertensi, penyakit diabetes, Hepatitis serta beberapa lainnya mengalami pikun karena faktor usia.
Untuk mengatasi jemaah haji resiko tinggi departemen kesehatan, perlu mencari solusi dalam mengawasi dan mendeteksi jemaah haji yang memiliki resiko tinggi. Hal tersebut diperlukan karena berdasarkan fakta jemaah haji Indonesia tahun ini lebih dari 50 persen yang memiliki resiko tinggi.
Hakam menyarankan, bila perlu Departemen Kesehatan membuatkan kalung yang berisi tulisan tentang riwayat atau kondisi kesehatan jemaah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, sehingga memudahkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama menjalankan ibadah diluar pemondokan. "Sehingga, apabila pingsan di jalan atau di masjid dokter Arab dengan cepat bisa membaca riwayat penyakit sehingga tidak terlalu lama memberikan pertolongan" tutur Hakam di Madinah Senin (1/12/2008).
Ada beberapa kasus yang ditangani tim kesehatan haji di Madinah, hampir 90 persen menimpa jemaah haji usia lanjut dengan resiko tinggi. Dari jemaah haji yang meninggal dunia sampai dengan hari ini berjumlah 18 orang sebagian besar terkena serangan jantung, penyakit paru dan beberapa penyakit lainnya.
Pada kunjungan kerjanya di pemondokan jemaah haji, 10 anggota komisi 8 DPR RI, berpesan kepada seluruh petugas haji agar lebih ikhlas dan sabar dalam menangani jemaah haji khususnya yang lanjut usia. (hn.bs)
Langganan:
Postingan (Atom)
